JAKARTA — Komisi VI DPR RI menyetujui rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk mengimpor rangkaian kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Pengadaan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan KRL Jabodetabek yang terus meningkat.
Persetujuan itu menjadi bagian dari kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran KAI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan pengadaan rangkaian KRL bukan baru tersebut dilakukan sebagai solusi transisi. Pada saat yang sama, KAI tetap diminta meningkatkan industri perkeretaapian dalam negeri.
"Memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian, khususnya KRL Jabodetabek, dengan meningkatkan industri lokal, dan melakukan impor rangkaian kereta (trainset) bukan baru yang terintegrasi dan berkelanjutan," kata Andre saat membacakan kesimpulan rapat.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan perusahaan membutuhkan 23 trainset KRL bekas untuk menjembatani kebutuhan armada. Jumlah tersebut terdiri atas tujuh trainset dengan formasi 12 kereta atau SF12 dan 16 trainset dengan formasi delapan kereta atau SF8.
Perbedaan formasi tersebut disesuaikan dengan kondisi infrastruktur di sejumlah lintasan. Bobby mencontohkan jalur loop line dari Tanjung Priok menuju Kota yang memiliki sejumlah peron dengan panjang terbatas sehingga tidak optimal apabila dilayani rangkaian 12 kereta.
Rencana impor ini dilakukan di tengah meningkatnya jumlah pengguna KRL Jabodetabek. KAI mencatat jumlah penumpang pada semester I 2026 tumbuh 11,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rata-rata pengguna KRL saat ini mencapai sekitar 1,1 juta orang per hari dan pada kondisi tertentu dapat menembus 1,3 juta penumpang.
Selain untuk menambah kapasitas, armada tambahan tersebut dibutuhkan untuk menggantikan sejumlah KRL yang telah berusia lebih dari 40 tahun. Bobby menyebut impor KRL bekas dari Jepang dipilih sebagai solusi transisi karena pengadaannya dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pembelian kereta baru.
KAI memperkirakan rangkaian KRL bekas tersebut dapat digunakan selama sekitar 10 tahun sembari industri dalam negeri meningkatkan kapasitas produksinya. Di sisi lain, Komisi VI meminta KAI tetap memperkuat sinergi dengan PT INKA, termasuk peningkatan kemampuan teknologi, kapasitas produksi, kualitas, dan daya saing industri perkeretaapian nasional.
Dengan demikian, impor KRL bekas tersebut ditempatkan sebagai kebutuhan sementara untuk menjaga ketersediaan armada Jabodetabek, sementara penguatan produksi dalam negeri tetap menjadi bagian dari rencana jangka panjang.
0 comments:
Post a Comment