publiklampung.com - Lampung – Wacana pemangkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu perhatian publik. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan bahwa status PPPK tetap aman meskipun ada rencana pembatasan belanja pegawai hingga maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan diterapkan mulai 2027.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Reswandi, menyampaikan bahwa kondisi di Lampung saat ini masih stabil dan belum ada kebijakan pengurangan PPPK seperti yang terjadi di beberapa daerah lain.
“Di Lampung masih berjalan normal, jadi tidak perlu dikhawatirkan,” ujar Rendi, Senin (30/3/2026).
Ia menjelaskan, saat ini porsi belanja pegawai di Lampung memang masih melampaui batas 30 persen sesuai ketentuan. Meski demikian, pemerintah daerah sedang melakukan penyesuaian secara bertahap agar sesuai regulasi.
Rendi menegaskan bahwa hingga kini belum ada kebijakan untuk mengurangi ataupun memberhentikan PPPK yang telah diangkat. Pemprov Lampung akan tetap memaksimalkan kinerja aparatur yang ada.
“Tidak ada kebijakan pengurangan PPPK. Semua masih berjalan seperti biasa,” katanya.
Mengenai evaluasi, ia menyebut hal tersebut merupakan prosedur yang memang sudah diterapkan. Penilaian dilakukan berdasarkan kinerja dan kedisiplinan pegawai, termasuk tingkat kehadiran.
“Evaluasi tetap ada, tetapi dilakukan per kasus, misalnya terkait pelanggaran disiplin seperti tidak masuk kerja,” jelasnya.
Terkait kemungkinan pemberhentian PPPK, Rendi mengatakan belum ada keputusan akhir karena masih dalam proses pembahasan.
“Masih dalam tahap pembahasan, semuanya melalui proses,” ujarnya.
Ia pun mengimbau para PPPK agar tidak merasa cemas dan tetap fokus menjalankan tugas. Menurutnya, menjaga kinerja dan disiplin kerja menjadi hal yang utama.
“Tidak perlu khawatir, yang penting bekerja dengan baik dan tidak melanggar aturan,” tutupnya.
0 comments:
Post a Comment