publiklampung.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengadakan rapat koordinasi (rakor) khusus untuk membahas langkah penanganan banjir yang belakangan ini melanda sejumlah wilayah. Rakor tersebut diikuti berbagai pihak terkait, mulai dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga instansi teknis lainnya.
Langkah ini diambil untuk memastikan koordinasi yang lebih solid antar-lembaga, mengingat banjir di beberapa daerah Lampung semakin sering terjadi akibat curah hujan tinggi. Pemerintah daerah menilai sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota mutlak diperlukan.
Dalam rapat tersebut, Pemprov Lampung menekankan pentingnya memperkuat sistem peringatan dini bencana banjir. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat memperoleh informasi lebih cepat sehingga mampu melakukan langkah antisipasi sebelum kondisi darurat terjadi.
Selain itu, masalah drainase dan normalisasi sungai juga menjadi fokus pembahasan. Pemprov bersama BBWS merencanakan program pengerukan sungai serta perbaikan tanggul di titik-titik rawan banjir untuk mengurangi risiko meluasnya genangan air.
BPBD Lampung dalam kesempatan itu juga melaporkan kesiapan tim relawan dan fasilitas evakuasi. Mereka menyatakan sudah menyiapkan posko darurat di beberapa wilayah yang rawan terdampak, sehingga warga bisa segera mendapatkan pertolongan ketika bencana terjadi.
Pemerintah provinsi mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di daerah rendah yang berpotensi terendam banjir. Partisipasi warga dalam menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah ke sungai, juga dianggap penting sebagai langkah pencegahan.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, Pemprov Lampung berharap penanganan banjir dapat berjalan lebih efektif. Kolaborasi antar-lembaga diyakini akan mempercepat solusi jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengurangi dampak bencana banjir di wilayah Lampung.
0 comments:
Post a Comment