publiklampung.com -- Mantan Penjabat (Pj) Gubernur Lampung menjalani pemeriksaan oleh aparat penegak hukum terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan Participating Interest (PI) 10%. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari pengusutan lebih lanjut atas adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan daerah.
PI 10% sendiri merupakan porsi kepemilikan daerah dalam usaha hulu minyak dan gas bumi yang diatur melalui undang-undang. Dana tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah serta mendorong pembangunan di sektor energi. Namun, adanya dugaan praktik korupsi membuat aliran dana tersebut tidak sampai ke tujuan sebenarnya.
Menurut keterangan dari penyidik, pemeriksaan terhadap mantan Pj Gubernur dilakukan untuk menggali sejauh mana perannya dalam proses pengelolaan PI 10%. Aparat juga menelusuri adanya keterlibatan pihak lain yang diduga ikut serta dalam praktik korupsi ini.
Kasus ini mendapat perhatian publik karena dana PI 10% dianggap sangat vital bagi daerah penghasil energi. Dengan adanya penyalahgunaan dana, masyarakat tentu dirugikan karena pembangunan yang seharusnya didanai dari hasil tersebut tidak berjalan optimal.
Selain memeriksa mantan Pj Gubernur, penyidik juga sudah meminta keterangan dari sejumlah pejabat terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Beberapa dokumen penting telah diamankan untuk memperkuat bukti dalam proses penyidikan.
Lembaga antikorupsi menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Mereka memastikan tidak akan pandang bulu dalam menindak siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, termasuk pejabat tinggi daerah.
Publik kini menunggu hasil lanjutan dari proses pemeriksaan ini. Harapannya, kasus dugaan korupsi pengelolaan PI 10% dapat segera terungkap sehingga dana daerah bisa kembali dikelola secara transparan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lampung.
0 comments:
Post a Comment