publiklampung.com -- Ombudsman Perwakilan Lampung resmi menyerahkan hasil kajian terkait layanan infrastruktur kepada sembilan kepala daerah di provinsi tersebut. Kajian ini merupakan bagian dari evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Laporan tersebut juga memuat rekomendasi perbaikan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan mutu layanan di wilayah masing-masing.
Kegiatan penyerahan hasil kajian ini digelar sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Ombudsman terhadap temuan yang berhasil dihimpun selama beberapa bulan terakhir. Dalam laporan itu, tercantum berbagai catatan mulai dari kondisi jalan, fasilitas umum, hingga respons pemerintah daerah dalam menangani keluhan masyarakat. Setiap kepala daerah diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara nyata.
Meski undangan telah disampaikan kepada sembilan bupati dan wali kota, hanya dua daerah yang memberikan konfirmasi hadir, yakni Mesuji dan Pringsewu. Kehadiran kedua wilayah ini dinilai sebagai bentuk komitmen untuk memperbaiki pelayanan infrastruktur yang menjadi sorotan masyarakat. Mereka juga disebut siap berdialog dengan Ombudsman mengenai langkah tindak lanjut yang akan diambil.
Sementara itu, tujuh kepala daerah lainnya belum memberikan kepastian hadir dalam agenda tersebut. Ketidakhadiran beberapa pejabat ini menimbulkan perhatian tersendiri, mengingat laporan yang disampaikan menyangkut pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat. Ombudsman berharap perwakilan daerah lain tetap mengambil peran aktif meskipun tidak dapat hadir secara langsung.
Dalam proses pemaparan, Ombudsman menjelaskan sejumlah temuan penting yang memerlukan perhatian khusus. Beberapa daerah disebut memiliki infrastruktur dasar yang masih jauh dari standar pelayanan, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan maupun menurunnya kualitas hidup warga. Hal ini menegaskan perlunya percepatan perbaikan secara terukur dan efektif.
Ombudsman juga menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan bersifat wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai aturan. Mereka menekankan bahwa peningkatan layanan publik bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga komitmen penuh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik. Kolaborasi lintas sektor dianggap penting untuk mencapai perbaikan yang merata.
Melalui penyerahan kajian ini, Ombudsman berharap seluruh kepala daerah dapat memahami urgensi perbaikan infrastruktur demi kepentingan masyarakat. Agenda ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Ombudsman dan pemerintah daerah dalam mendorong pelayanan publik yang lebih baik. Dengan kerja sama yang kuat, diharapkan kualitas infrastruktur di Lampung dapat meningkat signifikan dalam waktu mendatang.
0 comments:
Post a Comment