MESUJI – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mesuji menegaskan bahwa saat ini tidak ada program transmigrasi baru maupun pemekaran desa di wilayah setempat. Klarifikasi tersebut disampaikan untuk menanggapi informasi yang beredar dan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Mesuji, Andi Subrastono, S.Sos., menyampaikan penegasan tersebut saat dikonfirmasi pada Kamis (19/11/2026). Ia mengatakan, pengumuman resmi dikeluarkan untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terkait isu transmigrasi dan pemekaran wilayah.
“Ya, pengumuman itu untuk menanggapi isu yang beredar di tengah masyarakat,” jelas Andi.
Ia menegaskan, baik masyarakat Kabupaten Mesuji maupun warga dari luar daerah perlu mengetahui bahwa pemerintah saat ini tidak sedang membuka, merencanakan, ataupun menerima penempatan transmigran baru.
Bahkan, tidak terdapat alokasi program transmigrasi untuk saat ini, termasuk program transmigrasi mandiri.
“Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji tidak sedang membuka, merencanakan, maupun menerima penempatan warga transmigran baru, serta tidak ada alokasi untuk program transmigrasi untuk saat ini, termasuk transmigrasi mandiri,” tegasnya.
Selain persoalan transmigrasi, Andi juga memastikan Pemerintah Kabupaten Mesuji tidak sedang memproses ataupun mengusulkan pembentukan pemekaran desa maupun wilayah baru.
“Pemerintah Kabupaten Mesuji tidak memproses atau mengusulkan pemekaran desa/wilayah baru. Fokus pemerintah saat ini adalah mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan di desa-desa yang sudah ada,” kata Andi.
Lebih lanjut, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menawarkan atau menjanjikan program transmigrasi, pembagian lahan, maupun jasa pengurusan pemekaran desa dengan mengatasnamakan pemerintah.
Menurutnya, informasi semacam itu berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan dan merugikan masyarakat.
“Masyarakat diimbau untuk tidak percaya pada oknum atau pihak tidak bertanggung jawab yang menjanjikan program transmigrasi, pembagian lahan, atau pengurusan pemekaran desa. Jangan sampai masyarakat menjadi korban penipuan,” imbaunya.
Andi juga menegaskan bahwa informasi resmi mengenai ketenagakerjaan dan transmigrasi hanya dapat diperoleh melalui pengumuman Disnakertrans Kabupaten Mesuji serta kanal resmi Pemerintah Kabupaten Mesuji.
Ia meminta masyarakat memastikan kebenaran setiap informasi sebelum mengambil tindakan atau menyerahkan dokumen maupun uang kepada pihak yang mengaku sebagai perantara program pemerintah.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, Disnakertrans Mesuji berharap masyarakat tidak lagi terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya serta terhindar dari praktik penipuan yang mengatasnamakan program pemerintah.


0 comments:
Post a Comment