JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dipastikan akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang dipimpin Bahlil Lahadalia.
Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan struktur dan ruang lingkup Kemenko baru tersebut masih dalam pembahasan. Pemerintah saat ini masih menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum kelembagaan tersebut.
"Saya baru dilantik hari Kamis menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap menjadi menteri ESDM, dan strukturnya saja, Perpresnya masih pembahasan," ujar Bahlil di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026).
Bahlil menjelaskan, Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi saat ini masih dalam tahap awal pembentukan. Sejumlah posisi pejabat definitif juga belum terisi sehingga operasional kementerian koordinator tersebut masih terbatas.
"Saya mudah-mudahan fit and proper test-nya lulus, saya belum punya deputi, belum punya Sesmen, jadi ketik masih ketik sendiri," kata Bahlil.
ESDM dan Kementerian Investasi Dipastikan Berada di Bawah Koordinasi
Menurut Bahlil, pemerintah masih melakukan konsolidasi untuk menentukan kementerian dan lembaga yang akan berada dalam koordinasi Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Namun, setidaknya ada dua kementerian yang sudah dipastikan berada dalam koordinasinya, yakni Kementerian ESDM serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
"Saya katakan sejak dari pelantikan bahwa kami lagi melakukan konsolidasi. Kementerian apa saja di bawah kami belum 100% selesai. Tapi saya sedikit memberikan bocoran bahwa kemungkinan besar yang sudah pasti itu adalah ESDM, ya, sama Kementerian Investasi dan Hilirisasi, itu sudah pasti," jelas Bahlil.
Selain kedua kementerian tersebut, Bahlil menyebut Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berpeluang masuk dalam koordinasi Kemenko baru. Hal itu berkaitan erat dengan agenda hilirisasi yang menurutnya tidak dapat dipisahkan dari proses industrialisasi nasional.
"Yang mungkin ada satu dua kementerian lagi yang terkait dengan hilirisasi. Kalau kita bicara hilirisasi kan kita bicara industrialisasi, karena instrumen daripada hilirisasi untuk mencapai nilai tambah ya industri. Mungkin juga, mungkin ya, mungkin Kementerian Perindustrian," ujarnya.
Pembentukan Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sebelumnya disebut pemerintah sebagai upaya mempercepat pelaksanaan program hilirisasi dan transisi energi yang menjadi bagian dari agenda Presiden Prabowo Subianto. Kementerian baru tersebut berfungsi mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait, sementara kementerian teknis tetap menjalankan fungsi pelaksanaan program.
Dengan struktur tersebut, Bahlil akan memiliki peran koordinasi yang lebih luas terhadap agenda investasi, hilirisasi, energi, dan kemungkinan industrialisasi yang terkait dengan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
0 comments:
Post a Comment