publiklampung.com -- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Lampung memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya membahas implementasi pidana kerja sosial. Kolaborasi ini dinilai penting untuk mendukung sistem pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial.
Pembahasan tersebut menitikberatkan pada kesiapan daerah dalam menerima dan mengelola pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelanggar hukum tertentu. Pidana kerja sosial dipandang sebagai alternatif hukuman yang tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga manfaat langsung bagi masyarakat.
Kanwil Ditjenpas Lampung menegaskan bahwa penerapan pidana kerja sosial membutuhkan dukungan lintas sektor. Peran pemerintah daerah sangat krusial, terutama dalam menyediakan lokasi, jenis pekerjaan, serta mekanisme pengawasan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik inisiatif tersebut sebagai bagian dari upaya reformasi sistem pemasyarakatan. Pemprov menilai pidana kerja sosial dapat membantu menekan angka hunian lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi persoalan nasional.
Dalam diskusi tersebut, kedua pihak juga membahas aspek regulasi dan teknis pelaksanaan di lapangan. Penyamaan persepsi dianggap penting agar pidana kerja sosial dapat dijalankan secara efektif, terukur, dan tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
Selain itu, kerja sama ini diharapkan mampu mendorong perubahan paradigma penegakan hukum. Hukuman tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemenjaraan, tetapi juga pada pembinaan dan kontribusi nyata pelaku kepada lingkungan sosial.
Ke depan, Kanwil Ditjenpas Lampung dan Pemprov Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih adil, bermanfaat, dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.
0 comments:
Post a Comment